Kemenkumham Jateng Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Usaha Jepara

JEPARA - Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya Kekayaan Intelektual terus dilakukan secara berkesinambungan.

Yang terbaru adalah ketika jajaran Kumham Jateng menggelar edukasi tentang pengawasan dan pemantauan Kekayaan Intelektual di Hotel Ono Kabupaten Jepara, Selasa (26/09).

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022, Bapas Kelas II Nusakambangan dan Polsek Nusakambangan Laksanakan Upacara Bersama

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Jepara. Serta untuk lebih memperkenalkan apa saja jenis-jenis pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

Membuka kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual akan memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi.

Baca juga: Sebanyak 13 Warga Binaan Lapas Jambi dipindahkan ke Lapas Karanganyar Nusakambangan

Hal ini tentu tidak terlepas dari pelanggaran Kekayaan Intelektual yang marak terjadi. Seperti pencurian ide, pembajakan, maupun plagiat banyak terjadi di masyarakat.

"Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual sangat penting dan menjadi perhatian serius Pemerintah, Selain dilindungi oleh negara secara hukum, perlindungan Kekayaan intelektual akan memberi manfaat secara ekonomi, " terang Yosi.

Baca juga: Dualisme DPD LAI BPAN Kalteng, Kameloh: SK Sri Rahayu Dipertanyakan Keabsahan Administrasi

"Pada kenyataanya hingga saat ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di dunia bisnis baik di luar negeri maupun di Indonesia, " jelasnya melanjutkan.

Ia mencontohkan kasus Perusahaan Whitessence S, n.l yang berkedudukan di Italia yang bergerak di bidang Furnitur dengan brandednya Bernama ETHIMO, menurut kuasa hukum perusahaan tersebut banyak yang ditiru desain industrinya oleh perusahaan pengrajin di wilayah Kabupaten Jepara. Jika hal ini memang benar terjadi tentunya sangat merugikan bagi perusahaan tersebut dan mencoreng citra bangsa Indonesia di mata dunia bisnis Internasional. 

Baca juga: Coffee Morning Jajaran Lapas Karanganyar bersama Atrium Premiere Hotel Cilacap

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan 3 (tiga) narasumber, 2 (dua) orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yakni Pemeriksa Desain Industri Madya Tommy Tyas Abadi dan Staf Penindakan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Heru Daniel. 

Sementara 1 (satu) narasumber dari internal Kantor Wilayah yakni Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Tri Junianto, dan dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Madya Lilin Nurchalimah.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Pada kesempatan itu juga diserahkan sertifikat Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual kepada 4 (empat) pasar tradisional dan 2 (dua) pasar modern atas komitmennya dalam menjaga produk-produk dari pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Kegiatan edukasi ini dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang dari Komunitas Furniture Jepara, Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Jepara dan Kudus, serta Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Serta dari internal hadir Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi dan jajaran Rutan Kelas IIB Jepara. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)