Goes To Campus 2023, Wamenkumham: Hukum Pidana Indonesia Telah Modern

SALATIGA - Lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada Bulan Desember Tahun 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, merubah wajah sistem hukum pidana di Indonesia.

Sistem peradilan Indonesia akan mengadopsi paradigma hukum pidana modern yang bersifat universal. 

Baca juga: TNI berikan Bantuan Bio Sollar Cell kepada Petani Penggarap Lahan di Sekitar Lapas Karanganyar

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr . Edward Omar Sharif Hiareij saat memberikan Keynote Speech kegiatan  Kumham Goes To Campus 2023 di Universitas Kristen Satya Wacana, Jum'at (12/05).

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng & Kakanwil BPN Jateng Bahas Rencana Relokasi Rutan Surakarta

"Tadinya hukum pidana itu berorientasi pada keadilan retributif. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau Lex Talionis. Ini telah merubah paradigma hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif, " jelas Wamenkumham.

Prof Eddy biasa dia disapa, kemudian memaparkan bagaimana konteks tersebut bekerja.

Baca juga: Kasubsi Keamanan Lakukan Pendataan Warga Yang Bermukim di Sekitar Lapas Karanganyar

"Keadilan korektif ini adalah punyanya pelaku kejahatan. Artinya ada sanksi yang yang tegas, kalau dia melanggar sanksi itu akan dijatuhi pidana, " urai Prof Eddy.

"Tetapi di sisi lain, ada juga keadilan restoratif. Kalau keadilan kolektif itu punya pelaku, maka keadilan restoratif itu miliknya korban. Artinya bahwa di dalam konsep keadilan restoratif itu bukan pembalasan tapi pemulihan".

Baca juga: Filosofi Baju KORPRI Bagi Pegawai Bapas Nusakambangan

"Jadi kalau keadilan korektif itu punyanya pelaku, keadilan restoratif itu punyanya korban, maka keadilan rehabilitatif itu punya pelaku dan punya korban, " terangnya.

"Artinya dia tidak hanya dikoreksi, tidak hanya dihukum, tetapi dia juga direhabilitasi. Demikian juga bagi korban, dia tidak hanya dipulihkan tetapi juga direhabilitasi, " imbuh Wamenkumham.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Sosialisasi dan Bimtek TTE Tersertifikasi

Menurutnya, hukum yang adil dan hukum yang baik, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan, salah satunya melalui misi Reintegrasi Sosial.

Wamenkumham menegaskan, KHUP baru mengakomodir upaya-upaya restoratif justice.

"Sedapat mungkin pidana penjara ini tidak dijatuhkan, " ujarnya mencontohkan.

"Tidak ada lagi sanksi pidana berupa kurungan. Karena misi dari KUHP pidana ini untuk mencegah dijatuhkan pidana penjara dalam waktu singkat, " tambahnya.

Baca juga: Pelaksanaan Pelatihan kemandirian tahap III Lapas Permisan Dimulai

Hal lainnya, pria yang memperoleh gelar Profesor pada usia 37 tahun itu mengungkapkan bahwa dalam KHUP Baru keadilan hukum lebih diutamakan.

"Apabila dalam mengadili perkara ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka Hakim wajib mengutamakan keadilan, " katanya memberikan gambaran 

Di bagian akhir, Wamenkumham mengungkapkan, sosialisasi KHUP Baru sangat urgen, untuk memberikan pandangan dan penyamaan persepsi para Aparat Penegak Hukum dan masyarakat.

Selain Prof Eddy, narasumber lainnya adalah  Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dr Dhahana Putra, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Profesor Pujiyono dan Praktisi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin bersama para Kepala Divisi dan Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang dan Surakarta.

Peserta sosialisasi merupakan Civitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana dan Aparat Penegak Hukum. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)